kurator hukum adalah. 3. kurator hukum adalah

Dasar Hukum PKPU. Yang dimaksud dengan “hal-hal lain”, adalah antara lain, actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana debitor, kreditor, kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan (Undang-Undang No. com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan. Kurator adalah pengurus atau pengawas institusi warisan budaya atau seni, misalnya museum, pameran seni, galeri foto, dan perpustakaan. 1. dan pertama kali dipublikasikan pada Kamis, 15 November 2018. Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut: Mengingat begitu sentral kedudukan hukum kepailitann dalam tatanan hukum bisnis, dan banyaknya permohonan pailit yang diajukan oleh debitur ke Pengadilan Niaga Dewasa ini, dan kemudian telah diputus, maka tanggung jawab kurator dalam menyelesaikan utang debitur pailit menjadi sangat. 2 Rosnidar Sembiring, Hukum Keluarga (Harta-Harta Benda DalamHukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. H. Dalam kamus. Hukumonline. Penyusunan Tesis ini didasari rasa ketertarikan penulis terhadap Tinjauan Efektifitas Kurator. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan memberes-kan harta Debitor Pailit di bawah. 10. Oleh: Fitri Novia Heriani. Tugasnya meliputi pemeriksaan, penelitian, pengumpulan, dan penyimpanan barang koleksi, serta yang nggak kalah penting adalah merencanakan. Nov 12, 2019 · Akibat hukum dari dihentikannya going concern terhadap debitur adalah kurator harus segera melakukan pemberesan (dalam hal ini penjualan) atas aset-aset debitur pailit merujuk pada tata cara yang sudah ditentukan oleh undang-undang. TINJAUAN PUSTAKA A. yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah: 1) Bagaimana akibat hukum terhadap pembubaran Perseroan Terbatas pada Kepailitan, 2) Bagaimana akibat hukum terhadap status badan hukum Perseroan Terbatas yang bubar akibat. Padahal keduanya berbeda. Dia adalah Jahmada Girsang, pemilik kantor hukum Jahmada Girsang & Partners, atau lebih dikenal dengan sebutan Jagirs. Persyaratan Debitor Dapat Dinyatakan Pailit Adapun seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-Kini, pasca terbitnya Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. Apabila kurator mengambil alih perkara tersebut, maka hak dan kewajiban debitor sepenuhnya akan menjadi hak dan kewajiban kurator sebagai pengurus harta pailit. Nah, hari ini Tips Hukum akan membahas tentang Kurator. Berdasarkan UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta. Ulasan Lengkap Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul PKPU yang dibuat oleh Si Pokrol dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 22 Januari 2003. Dikatakan profesi mulia karena profesi tersebut berhubungan erat dengan kemanusiaan. Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sebagaimana bunyi hukum,. Jabatan Kurator tentu akan membuka lapangan kerja baru, namun seorang Kurator harus berpengetahuan dan berpengalaman khusus. Notaris, Kurator, dan Pengurus), Cetakan Pertama, (Bandung: PT. Kurator dan Pengurus di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah berakhir dan tidak / belum diperpanjang. Jambi. Pemberesan tersebut dilakukan tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur. ku·ra·tor n 1 pengurus atau pengawas harta benda orang yg pailit dsb; 2 anggota pengawas dr perguruan tinggi; penyantun; 3 pengurus atau pengawas museum (gedung pameran seni lukis, perpustakaan, dsb); ke·ku·ra·tor·an n perihal kurator; dewan kurator. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang diawasi oleh pengawas. Sedangkan untuk pengacara praktik yang telah diangkat sebelum disahkannya UU No. berwenang menghentikan sementara sewa menyewa barang yang telah. Memberikan pemahaman mengenai kemungkinan terjadinya benturanDalam tulisan ini Penulis membahas tentang Renvoi Prosedur sebagai suatu upaya perlindungan hukum bagi para Kreditur yang tagihannya ditolak oleh Kurator dalam suatu perkara kepailitan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengkaji Pasal 127 Undang-Undang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Mengutip dari UU No. , dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 28 Juli 2010. 3. Hakim Pengawas Hakim pengawas adalah seorang hakim yang ditunjuk oleh hakim pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan. Dalam ensiklopedia bebas, Kurator diartikan sebagai ketua akuisisi dan penjaga barang-barang koleksi sebuah museum, perpustakaan atau lembaga serupa. Dan fungsi utama UU Kepailitan adalah sarana hukum untuk penyelesaian hutang piutang, baik karena terpaksa atau dipaksa. 4 Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan. Hal ini tergantung dari bidang masing-masing industrinya. 5. 25Sri Rejeki Hartono, “Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern”, Majalah Hukum Nasional,no 2, 2000. H. kurator memerlukan persetujuan dari hakim pengawas. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan, Kencana, Jakarta, 2008 hlm. fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. 1. ”Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawa pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Pada dasarnya manusia mempunyai hak sejak dilahirkan, namun tidak semua manusia. Solusi. Bab 1 Profesi Hukum adalah Profesi Mulia (Nobile Officium) Bab 2 Etika Profesi Advokat A. Secara garis besar, fungsi dan peran advokasi di antaranya: Memperjuangkan hak asasi manusia. Hukum Hess adalah salah satu cara untuk mengetahui perubahan entalpi. Ujian Tertulis dilaksanakan secara serentak di Jakarta dan Surabaya, pada hari Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, Pukul. Inilah yang disebut dengan prosedur renvoi. 5. Kurator sekaligus Managing Partner Dwinanto Strategic Legal Consultant (DSLC), Rizky Dwinanto, menjelaskan rujukan dasar pembagian kreditur dapat terlihat pada Pasal 1131, 1132, 1133 dan 1137 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Rasuna Said Kav. Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kepada hukumonline, James dan Imran berbagi rahasia untuk menjadi kurator yang handal. Pemohon adalah orang perseorangan yang mengajukan pendaftaran Kurator dan Pengurus dan telah mengikuti pendidikan serta dinyatakan lulus dalam ujian sertifikasi Kurator atau Pengurus. AHU Kurator dan Pengurus. adalah bahwa walapun hak eksekutorial kreditor separatis ditangguhkan, tetapi hak kreditor separatis tetap dijamin oleh UUK-PKPU dan. Pasal 1320 KHUPer adalah terkait dengan Perjanjian Batal Demi Hukum. pemberhentian Anggota Direksi harus mendapat persetujuan dari pihak Kurator. Dalam Pasal 1 angka (5) UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, disebutkan bahwa kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan. Modal utama seorang kurator adalah pengetahuan terkait dengan dunia kurator dan kepailitan. Vollmar menyatakan bahwa: “ De kurator is belast, Aldus de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. Untuk mengamankan harta pailit, maka kurator dapat meminta penyegelan harta pailitKepailitan dapat mengakibatkan kewenangan berbuat debitur pailit menjadi lebih terbatas, khususnya pada bidang harta kekayaan. Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan kurator sebagai Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang. Purwosutjipto, secara tata bahasa, kepailitan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit, sedangkan pailit sendiri adalah keadaan berhenti membayar utang-utangnya. Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline. bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. H. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah hakim pengawas (pasaL 1 ayat (1) ) a. Benda sitaan umum dalam kepailitan berada dibawah kekuasaan Kurator untuk dilakukan pemberesan, berbeda dengan pidana dimana benda sitaan berada di bawah kekuasaan negara. 10 J. Aturan hukum materill adalah aturan-aturan baik yang tertulis. serta perbuatan hukum Debitor. Jika perkara pidana dan pailit berjalan secara bersamaan, pembagian harta dapat dilakukan secara sita umum oleh kurator. Tinjauan Tentang Kepailitan 1. 2 1 Kansil, C. “Perseroan tersebut sebagai badan hukum tidak lagi dapat dibebani pajak, kecuali tetap harus tetap membayar pajak yang masih terutang sebelum dinyatakan. q. [9] Selain itu, berdasarkan Pasal 152 ayat (2) UU PT, kurator bertanggung jawab pada hakim pengawas atas likuidasi. Ada beberapa syarat yang merupakan kriteria formal suatu profesi yaitu: spesialisasi pekerjaan, berdasarkan keahlianUlasan Lengkap. a. Pengawasan. Menurut R. Apa yang dimaksud dengan Kurator dan apa tugas dan. , M. Setelah debitur dinyatakan pailit, maka selanjutnya yang akan mengurus harta pailit adalah kurator. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940 Indonesia. Kurator hukum ditunjuk untuk membantu orang yang kehilangan kemampuan hukumnya, seperti orang dengan gangguan mental atau demensia. Berdasarkan kedua pengertian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perwalian adalah salah satu bentuk. Hukum Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. AHU Perseroan Perorangan. Konkritnya, bahwa hukum acara Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), definisi kurator adalah. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. kurator termasuk dalam profesi hukum yang mana profesi ini adalah profesi mulia atau Officium Nobile. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Ini Ketentuan Besaran Imbalan Jasa Kurator yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S. 7. Registrasi Kurator. dan Pengurus yang berbadan hukum. Di Indonesia, actio pauliana telah diatur dalam Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. com yang terhormat, dalam sengketa kepailitan di Pengadilan Niaga, pastilah terdapat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang di tunjuk oleh hakim pengadilan niaga. Nur berpendapat, dasar hukum sahnya Tim Kurator melaksanakan tugas telah diatur dalam UU Kepailitan Pasal 69 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sejak tanggal keputusan pailit diucapkan, Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau. “Kurator itu tugasnya melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. 14 Beberapa kewenangan Kurator antara lain adalah sebagai berikut: a. ”Kepailitan adalah suatu pensitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan siberutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan”. Salah satu jenis sanksi norma hukum adalah hukum perdata. Dari proposisi ini, maka tampak bahwa kurator sangat menentukan. com, kuasa hukum korban menduga bahwa sang bos travel telah menjual sebagian besar asetnya sebelum dinyatakan pailit oleh pengadilan. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan suatu kesatuan dan membentuk . Feb 16, 2022 · Dalam hal proses kepailitan, publikasi daftar piutang diatur pada Pasal 119 UU 37/2004 yang menyatakan: Kurator wajib menyediakan di Kepaniteraan Pengadilan salinan dari masing-masing daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, selama 7 hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan), profesi ini bekerja di bawah pengawasan Hakim Pengawas saat membereskan pembayaran hak-hak. Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UU 37/2004”) disebutkan bahwa kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan, meskipun terhadap. Tahun 2011, muncul lagi organisasi profesi yang sama dengan nama Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI). Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya. May 24, 2016 · Sebab, salah satu syarat yang harus dipenuhi calon kurator dan pengurus yang akan mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM adalah dengan melampirkan sertifikat tanda lulus ujian kurator dan pengurus. Debitor. sarana hukum yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut . 10 Tahun 1998 tentang Besaran Imbalan Jasa Kurator. Salah satu pemateri dalam pendidikan kurator tersebut adalah dosen hukum kepailitan FH UNAIR, yaitu, Dr. Di satu sisi akan banyak pihak (kreditor) yang terlibat dalam proses tersebut, karena pihak debitor yang dipailitkan pasti memiliki utang lebih dari satu, sedang di sisi lain, belum tentu harta pailit mencukupi, apalagi dapat memenuhi semua tagihan yang. Berdasarkan UU No. Kurator memegang pern penting dalam pengurusan serta pemberesan boedel pailit. Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur yang pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan UU KPKPU. SUS – PAILIT/ 2016/ PN. A. 37 Tahun 2004, kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan. 1. مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمْرِهِ وَأَنْ يُزَادَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. akan mengurusi persoalan debitur dan kreditor melalui Kurator Kurator adalah perseorangan atau persekutuan perdata yang memiliki keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan 2 Zainal Asikin, Op. Hal tersebut biasa disebut dengan UU Kepailitan. Actio pauliana adalah pembatalan perbuatan debitur karena merugikan kreditur. Oleh karena itu, setiap orang yang ingin menjadi kurator yang baik harus menguasai seluruh peraturan terkait. Aplikasi Kurator dan Pengurus merupakan sistem lanjutan dari sejumlah rangkaian teknis tahapan proses penerapan sistem online bagi pendaftaran Kurator dan Pengurus yang selama ini masih manual. Simak penjelasan sekilas tentang jurusan. Dihubungkan dengan gugatan actio pauliana dalam Pasal 1341 KUHPerdata jo. 1-2. HH-01. Nov 5, 2021 · Dengan pertimbangan bahwa 2 bidang tanah serta bangunan milik debitur pailit yang diletakkan sita umum kepailitan bukanlah hasil tindak pidana atau mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan debitur pailit karena aset pailit tersebut diperoleh jauh hari sebelum peristiwa tindak pidana korupsi yang dilakukan. Syarat Pengajuan Actio Pauliana. Latar Belakang Adanya Actio Pauliana. Baca juga: 10 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli. . Sebelum belakunya FV Sebelum Faillisements Verordoning berlaku, maka hukum kepalilitan. Buku “Hukum Kepailitan di Indonesia” ini merupakan upaya penulis untuk menambah referensi ilmu hukum yang berkembang saat ini khususnya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Bahkan, dalam beberapa kasus, ada pemilik dan direksi perusahaan yang kabur ke luar negeri. Selain itu, Kurator juga berperan dalam penyelesaian hubungan hukumProspek kerja hukum terbilang banyak, mulai dari pengacara, jaksa, hakim, notaris, hingga reporter. Kurator bertugas untuk memilih. Oct 5, 2022 · Pasal 1 angka 5 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan kurator sebagai Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan guna mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Dalam aturan tersebut, fee pengurus. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal. Kurator bertindak sebagai Likuidator yang bertanggung jawab kepada Hakim Pengawas (Pasal 152 ayat (2) UU N0. Pertimbangan UU 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah: bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus dapat. Selain likuidator, terdapat pula kurator. Peranan kurator tercantum dalam UU No. English. Untuk kepentingan pemeriksaan atas permohonan kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat memanggilPeneguhan fungsi kurator dan pennyempurnaan yang memungkinkan pemberian jasa-jasa tersebut disampaing institusi yang selam ini dikenal, yaitu Balai harta. KETUAMAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAHAGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor:3/KMA/SK/I/2020 TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KETUA MAHKAMAH AGUNG. H. 37 Tahun 2004 tentang PKPU, adalah suatu kondisi dimana harta suatu perusahaan dinyatakan dalam sita umum yang pengurusan dan pemberesannya menjadi kewenangan Kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) atau perseorangan yang diangkat oleh pengadilan, dibawah. NIAGA MDN)”. Bogor, 2009. Pertama-tama kami akan menjelaskan mengenai Actio Pauliana. , dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 28 Juli 2010. Badan usaha yang berbadan hukum diantaranya adalah Perseroan Terbatas (PT), Yayasan , dan Koperasi. Yaitu mengamankan semua harta pailit. Hukum Hess digunakan dalam ilmu fisika dan kimia karena berhubungan dengan energi. Adapun judul Tesis ini adalah “ANALISIS HUKUM MENGENAI EFEKTIVITAS KURATOR DALAM KEPENTINGAN DEBITUR YANG DINYATAKAN PAILIT DI PENGADILAN NEGERI MEDAN (Studi putusan NO. badan hukum tersebut masih ada, sehingga badan hukum dalam likuidasi masih dapat dimohonkan pailit.